Menikah, disamping sebagai ibadah, juga seringkali disosialisasikan sebagai sunnah Nabi Saw. Sosialisasi ini baik untuk memperkokoh posisi menikah agar dipersiapkan secara baik, dan dijadikan komitmen untuk melakukan segala kebaikan. Dengan posisi ini, diharapkan orang-orang tidak menjadikan pernikahan sebagai barang mainan, apalagi sebagai media kekerasan. Atribut ibadah dan sunnah untuk mengikat pernikahan dengan segala hal yang mulia, baik, dan maslahat.

Ada sebuah teks yang menyatakan bahwa dengan menikah seseorang sudah dianggap separoh beragama, tinggal meraih separoh yang lain. Dari Anas ra, dikatakan bahwa Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang menikah, maka ia telah menguasai separoh agamanya, maka hendaknya bertakwa pada separoh yang lain”. Redaksi hadits ini diriwayatkan Ibn al-Jawzi, tetapi dia sendiri menilainya lemah. Dalam redaksi lain, yang diriwayatkan Imam al-Hakim, dari Anas ra, berkata: Bahwa Nabi Saw bersabda: “Barangsiapa yang dianugerahi isteri yang shalihah, maka sesungguhnya ia telah dibantu dalam separoh urusan agama, maka bertakwalah pada separoh yang lain”. (Riwayat Ibn al-Jawzi, lihat: Kasyf al-Khafa, II/239, no. Hadits: 2432).

Dalam catatan komentar Ibn Hajar al-‘Asqallani (w. 852H), teks-teks hadits seperti ini sebenarnya lemah. Karena itu, hanya bisa dipahami substansinya saja, tidak pada kebenaran detail literalnya. Substansinya adalah mengenai motivasi dan anjuran menikah. Anjuran ini ada dalam berbagai riwayat hadits (Fath al-Bari, X/139). Di antaranya mengenai menikah sebagai sunnah Nabi:

Dari Aisyah ra, berkata: bahwa Nabi Saw bersabda: “Menikah adalah sunnahku; barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia bukan termasuk ummatku. Menikahlah, karena aku akan membanggakan jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Barangsiapa yang memiliki kesanggupan, maka menikahlah. Jika tidak, maka berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali” (Riwayat Ibn Majah, lihat: Kasyf al-Khafa, II/324, no. Hadits: 2833).

Ada redaksi lain yang senafas, yang secara riwayat lebih valid (shahih) karena diriwayatkan Imam Bukhari. Yaitu:

Dari Anas bin Malik ra, berkata: “Ada tiga orang mendatangi keluarga Nabi Saw, mereka menanyakan tentang ibadah yang dilakukan Nabi. Ketika dikabari, mereka merasa sangat jauh dari apa yang dilakukan Nabi Saw. Mereka berkata: “Kami jauh sekali dari apa yang dilakukan Nabi Saw, padahal baginda sudah diampuni dari segala dosa”. Satu orang dari mereka berkata: “Kalau begitu, saya sembahyang sepanjang malam selamanya”. Yang lain berkata: “Saya akan berpuasa setahun penuh, selamanya”. Yang satu berkata: “Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah”. Kemudian datang Rasulullah Saw dan berkata: “Kamu yang berkata ini dan itu?. Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kamu, tetapi aku tetap kadang berpuasa dan kadang tidak berpuasa, ada waktu untuk sembahyang dan ada waktu untuk tidur istirahat, dan aku juga mengawini perempuan. Barangsiapa yang enggan dengan sunnahku, maka ia tidak masuk dalam golongan ummatku”. (Riwayat Bukhari, kitab an-Nikah, no. Hadits: 5063).

Dalam teks hadits ini, perkawinan tidak menjadi satu-satunya yang disebut sebagai sunnah. Tetapi juga tidur-bangun dan makan-berpuasa, serta tentu menikah. Ibn Hajar al-‘Asqallani (w. 852H) dalam komentarnya terhadap teks hadits ini menyatakan bahwa yang dimaksud ‘sunnah’ adalah jalan yang biasa dilakukan Nabi Saw. Katanya, pernyataan Nabi Saw ‘tidak termasuk golonganku’ bagi yang enggan menikah, tidak serta merta mengeluarkan seseorang dari agama Islam hanya karena ia menolak atau memilih untuk tidak menikah. Jika penolakan atau pilihan itu karena alasan yang pantas diajukan. Tetapi jika penolakan itu memang berangkat dari prinsip dan keyakinan ketidak-benaran menikah, maka ia bisa dianggap keluar dari agama Islam.

Sekalipun dalam teks hadits ini menikah dianggap sebagai sunnah, tetapi dalam diskursus fiqh, menikah tidak serta menjadi pilihan satu-satunya. Bisa saja orang tidak memilih menikah, karena tidak merasa berharat dan lebih memilih beribadah atau menuntut ilmu. Ada banyak argumentasi yang diajukan dalam pembicaraan ini. Paling tidak adalah teks hadits yang mengaitkan pernikahan dengan kemampuan, dan pembukaan peluang bagi yang tidak mampu menikah untuk berpuasa sebagai ganti dari anjuran menikah. Ketika pernikahan dikaitkan dengan kemampuan, berarti ia tidak menjadi pilihan satu-satunya. Karena pasti ada kondisi di mana seseorang tidak merasa mampu untuk menikah, dan dia memilih untuk tidak menikah. Bahkan teks hadits Ibn Majah di atas menyebutkan secara eksplisit pilihan untuk tidak menikah itu dengan ungkapan ‘berpuasalah’.

Ada teks hadits lain yang lebih shahih: Dari Ibn Mas’ud ra berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah, karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya”. (Riwayat Imam Bukhari, Kitab an-Nikah, no. Hadits: 5066).

Menikah dalam teks hadits ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Berarti bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, atau mungkin kesiapan, dia tidak dikenai anjuiran menikah. Dalam komentar Ibn Hajar (w. 852H) terhadap teks hadits ini, orang yang tidak mampu menikah (bersetubuh) justru disarankan untuk tidak menikah, bahkan bisa jadi menikah itu baginya menjadi makruh. Memang dalam diskursus fiqh, menikah tidak serta merta menjadi sunnah, sekalipun disebutkan dalam teks hadits di atas sebagai sesuatu yang sunnah. Menikh banyak berkaitan dengan kondisi-kondisi kesiapan mempelai dan kemampuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan.

Imam al-Ghazali (w. 505H) misalnya, menyatakan bahwa bagi seseorang yang merasa akan memperoleh manfaat dari menikah dan terhindar dari kemungkinan penistaan dalam pernikahan, sebaiknya ia menikah. Tetapi ketika ia justru tidak akan memperoleh manfaat, atau tidak bisa menghindari kemungkinan penistaan, maka ia tidak dianjurkan untuk menikah. (lihat: Fath al-Bari, X/139)..

Menurut sebagian besar ulama fiqh, hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai; bisa sunnah, bisa wajib, bisa makruh dan bisa haram. Ibn Daqiq al-‘Id menjelaskan; bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah, yang jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinahan. Tetapi juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap isteri, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Menjadi sunnah jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya. Jika menikah tidak mendatangkan manfaat, maka hukumnya justru menjadi makruh. (lihat: Fath al-Bari, X/138-139).

Pernyataan ulama fiqh ini menyiratkan betapa ungkapan ‘menikah adalah sunnah’ tidak bisa dipahami secara literal dan berlaku secara umum. Ungkapan ini merupakan motivasi agar setiap orang mengkondisikan pernikahan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat. Dengan kondisi seperti ini, semua orang akan termotivasi dan terdorong untuk menikah dan memperbaiki kehidupan pernikahannya. Tetapi dalam realitas kehidupan bisa saja yang terjadi adalah yang sebaliknya, di mana pernikahan juga bisa mendatangkan kenistaan dan kekerasan. Ulama fiqh telah begitu cermat membaca teks hadits ‘menikah sunnah’ dalam koneks realitas kehidupan yang nyata. Sehingga bisa saja menjadi wajib, makruh, bahkan haram.

Menikah bisa menjadi haram, karena dalam Islam ada yang lebih prinsip dari sekedar menikah atau tidak menikah, yaitu keadilan, anti kezaliman dan kekerasan. Jika suatu perbuatan akan mengakibatkan kemudharatan, maka dapat dipastikan bahwa sesuatu itu secara prinsip dilarang dalam Islam. Karena itu, setiap perkawinan yang akan mengakibatkan kenistaan pada salah satu pihak, perempuan atau laki-laki, atau keduanya, maka harus dicegah dan diharamkan. Dengan demikian, pembicaraan ‘sunnah menikah’ sejak awal harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendasar; keadilan, kesetaraan dan anti kezaliman.

Untuk mengkondisikan agar pernikahan tidak jatuh menjadi makruh atau haram, sebaiknya diupayakan pra-kondisi dengan melihat pernikahan sebagai suatu praktek sosial dan kesepakatan dua insan. Keterlibatan dan intervensi manusia, dalam hal ini kedua mempelai, menjadi sangat penting agar mereka benar-benar tidak jatuh dalam kenistaan pernikahan. Keterlibatan untuk merumuskan hak dan kewajiban kedua mempelai, mengkondisikan, menjaga dan melestarikannya. Hal ini hanya bisa jika pernikahan menjadi sebuah kontrak kesepakatan antara kedua mempelai.

Dus, ke-sunnah-an dan keibadahan menikah ada dalam kehendak subyek pelaku. Sejauhmana masing-masing mempelai memiliki kehendak untuk menjadikan pernikahan sebagai media peningkatan kebaikan. Sebagai wahana dimana kedua mempelai bisa memberikan yang terbaik kepada pasangan dan anak-anak mereka. Sejauhmana mereka bisa menjadikan keluarga yang dibangun sebagai rumah pembelajaran dan penguatan karakter para anggotanya. Pernikahan menjadi awal dari ikatan kedua insane yang ingin berbagi kebahagiaan, kesenangan, dan kesejahteraan.

BAGIKAN
Faqih Abdul Kodir
Faqih Abdul Kodir, biasa disapa Kang Faqih adalah alumni PP Dar al-Tauhid Arjawinangun, salah satu wakil ketua Yayasan Fahmina, dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ISIF Cirebon. Saat ini dipercaya menjadi Sekretaris ALIMAT, Gerakan keadilan keluarga Indonesia perspektif Islam.