Dalam benak banyak orang, perkawinan menempati posisi ideal yang bisa menawarkan keindahan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan harapan besar ini, banyak orang kemudian tidak siap menghadapi kenyataan ketika kehidupan perkawinan ternyata tidak menghadirkan keindahan. Bahkan tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan, justru ketika ia hidup dalam bahtera perkawinan. Mereka tidak mau mengantisipasi agar dalam perkawinannya tidak terjatuh sebagai korban kekerasan. Bentuk ketidak-siapan lain, adalah penolakan terhadap kasus kekerasan rumah tangga untuk dibawa dilaporkan ke pihak kepolisian. Penolakan ini tidak hanya berangkat dari kekhawatiran terhadap terbukanya aib keluarga, tetapi juga ketakutan terhadap merosotnya citra perkawinan di mata masyarakat.

Ketika perkawinan diwacanakan sebagai kontrak kesepakatan yang sejak awal harus disadari kedua mempelai, banyak orang juga tidak menyetujui gagasan ini. Ketidak-setujuan ini kemungkinan juga berakar pada ketakutan penodaan citra perkawinan di masyarakat. Dalam diskursus keislaman juga hampir sama, kebanyakan orang lebih memilih menyatakan perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, atau ibadah. Sekalipun  semua orang mengenal bahwa perkawinan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sesuatu yang dalam fiqh dianggap ibadah, seperti sholat, puasa dan haji. Seharusnya perkawinan diwacanakan sebagai sesuatu yang tidak sama dengan sholat, puasa dan haji, agar yang muncul dalam perkawinan adalah soal hak dan kewajiban, bukan perintah ketaatan atau anjuran ketundukan yang membutakan.

Pensakralan terhadap perkawinan, mungkin awalnya dimaksudkan agar semua orang berhati-hati dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Tidak mudah patah semangat dan tidak mudah mengajukan gugatan cerai. Tetapi pada prakteknya pensakralan justru mempersulit banyak orang untuk menemukan makna keindahan dalam perkawinan. Pensakralan juga mengungkung dan mempersulit orang untuk keluar dari prahara perkawinan, ketika prahara itu benar-benar sudah terjadi. Banyak orang, terutama perempuan hanya dikonstruksikan untuk menunaikan kewajiban dalam perkawinan, daripada untuk memperoleh hak-hak yang harus dinikmatinya.

Menurut Imam Syafi’i (w. 204H) menikah termasuk dalam urusan yang bukan ibadah, karena ia menyangkut dengan pemenuhan kebutuhan biologis manusia (lihat: al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, VII/35). Dalam diskursus fiqh, menikah juga dibicarakan sebagai akad, atau kontrak yang tentu menuntut syarat-syarat sebuah kesepakatan, terutama kerelaan kedua belah pihak, tidak ada unsur paksaan dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak dan kewajiban secara setara dan berimbang.

Ketika seseorang, baik laki-laki maupuan perempuan merasa dipaksa diikat dalam sebuah kontrak pernikahan, maka ia memiliki hak yang penuh untuk membatalkan akad nikah tersebut. Seperti yang dituturkan Aisyah ra, bahwa ada seorang remaja perempuan yang datang menemuinya seraya berkata: “Ayahku mengawinkanku dengan anak saudaranya, agar status sosialnya terangkat olehku, padahal aku tidak suka”. “Duduklah, sebentar lagi Rasulullah datang, nanti aku tanyakan”, jawab Aisyah. Ketika Rasulullah SAW datang, langsung diungkapkan di hadapan beliau persoalan perempuan tadi. Beliau memanggil orang tua si perempuan (sambil memberi peringatan), dan mengembalikan persoalan itu kepada si perempuan untuk memberikan keputusan. Di hadapan mereka, remaja perempuan tadi menyatakan (dengan tegas): “Aku izinkan apa yang telah dilakukan ayahku, tetapi aku ingin memberikan peringatan sekaligus pernyataan untuk semua perempuan: bahwa mereka para orang tua sama sekali tidak memiliki hak atas persoalan ini”. [Riwayat an-Nasa’i, lihat Jami’ al-Ushûl, no. hadis: 8974, 12/142).

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Malik, Abu Dawud dan an-Nasa’i, bahwa ketika seorang perempuan yang bernama Khansa binti Khidam ra merasa dipaksa dikawinkan oleh orang tuanya, Nabi mengembalikan keputusan itu kepadanya; mau diteruskan atau dibatalkan, bukan kepada orang tuanya. Bahkan dalam riwayat Abu Salamah, Nabi Saw menyatakan kepada Khansa r.a.: “Kamu yang berhak untuk menikah dengan seseorang yang kamu kehendaki” (Nashb ar-Rayah, 3/232). Khansapun pada akhirnya kawin dengan laki-laki pilihannya Abu Lubabah bin Abd al-Mundzir r.a. Dari perkawinan ini ia dikarunia anak bernama Saib bin Abu Lubabah.

Dalam riwayat Ibn Abbas r.a. disebutkan: “Bahwa suatu ketika ada seorang perempuan perawan (bikr) yang datang menghadap kepada Nabi Saw. Ia menyatakan bahwa ayahnya memaksa dirinya menikah (dengan seseorang). Kemudian Nabi Saw memberikan pilihan (khiyâr) sepenuhnya kepada perempuan tersebut”. (Abu Dawud, Nikah bab 24: 2096 dan Ibn Majah, Nikah bab 12: 1875, al-Baihaqi, 7/189).

Teks-teks hadits ini menyiratkan bahwa perkawinan seharusnya tidak menjadi ajang pemaksaan, apalagi media penundukan perempuan untuk kerja-kerja yang memberatkan atau mencederainya. Perempuan harus diberikan pilihan sepenuhnya untuk memasuki atau tidak memasuki bahtera perkawinannya, pilihan pasangannya dan kesepakatan-kesepakatan yang memungkinkan dirinya bisa merasa aman, sejahtera dan bahagia. Ketika sudah memasuki bahtera perkawinan, setiap pasangan baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang penuh untuk meneruskan atau menghentikan kesepakatan hidup bersama dalam perkawinan, karena alasan-alasan bisa mencederai makna kebersamaan tersebut. Yaitu apa yang dikenal dalam diskursus fiqh dengan perceraian (thalaq), atau gugatan perceraian (khulu’).

Memang seharusnya kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki secara bersama-sama mengupayakan sekuat mungkin untuk menghindari perceraian, karena perceraian merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah Swt. Tetapi dalam kenyataan hidup, seringkali seseorang berhadapan dengan kondisi yang memaksanya untuk lebih memilih perceraian atau gugatan perceraian. Dalam kondisi seperti ini, setiap pasangan memiliki hak penuh untuk mengajukan gugatan perceraian.

Dalam sebuah teks hadits yang diriwayatkan Ibn Abbas ra, bahwa isteri sahabat Tsabit bin Qays ra suatu ketika mendatangi Rasulullah Saw dan berkata: “Ya Rasulullah, aku tidak menganggap buruk perilaku Tsabit (suamiku), apalagi ibadahnya, tetapi aku tidak ingin terjadi kekufuran dalam kehidupan perkawinanku, bagaimana?”. Rasulullah berkata: “Kamu rela mengembalikan kebunnya (yang dulu menjadi maskawin dari Tsabit)?”. “Ya, aku rela”, jawab sang isteri. Rasulullah berkata pada Tsabit: “Terimalah kebun itu dan ceraikan dia”. (Riwayat Bukhar, lihat: Subul as-Salam, III/166).

Dari beberapa teks hadits ini bisa disimpulkan, bahwa menikah merupakan hak seseorang baik perempuan maupun laki-laki. Menikah bukan merupakan tuntutan kewajiban, apalagi menjadi media penundukan dan keta’atan. Karena merupakan hak, maka setiap orang harus diberikan pilihan yang secara sadar bisa menentukan pasangan hidup yang bisa menjamin kebaikan dan tidak mendatangkan kenistaan bagi dirinya. Setiap orang menginginkan kehidupan perkawinan yang membahagiakan. Karena itu segala sistem sosial yang terkait dengan perkawinan, harus dikondisikan untuk mencapai harapan kebahagiaan tersebut. Jika sistem atau nilai sosial yang lama dirasa tidak lagi memberi jaminan kebahagiaan, atau setidaknya membiarkan seseorang terjerumus dalam kenistaan perkawinan, maka tanpa ragu lagi harus dirubah demi mewujudkan cita-cita kebahagiaan perkawinan.

Persis seperti yang digambarkan al-Qur’an sebagai tujuan institusi perkawinan, yaitu untuk membentuk kehidupan yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang penuh agar benar-benar bisa menemui harapan cinta kasih dan kedamaian dalam perkawinan. Hal ini hanya bisa didapatkan ketika perkawinan diposisikan sebagai kontrak kesepakatan yang secara setara antara laki-laki dan perempuan, dan tidak dijadikan sebagai media penundukan yang membutakan, apalagi penistaan. (FAK)

BAGIKAN
Faqih Abdul Kodir
Faqih Abdul Kodir, biasa disapa Kang Faqih adalah alumni PP Dar al-Tauhid Arjawinangun, salah satu wakil ketua Yayasan Fahmina, dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan ISIF Cirebon. Saat ini dipercaya menjadi Sekretaris ALIMAT, Gerakan keadilan keluarga Indonesia perspektif Islam.